Blog Archives


Artikel ini dibuat pada tahun 2016 kemudian diterbitkan oleh Jurnal JTrap (Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik). Tulisan dibuat bersama Mayuko Galuh Mahardika.  Berikut ini saya lampirkan pdf dari tulisan kami. Semoga bermanfaat.

INOVASI PROGRAM LAHIR PROCOT PULANG BAWA AKTA

DI KABUPATEN BANYUWANGI

Restu Karlina Rahayu, Mayuko Galuh Mahardika

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang

restu.karlina@ub.ac.id

mayukogm64@gmail.com

 Abstrak

Banyak program inovatif yang dilahirkan pada masa kepemimpinan Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi Jawa Timur, seperti tagline sunrise of java, triangle diamond, Banyuwangi Festival, Jamban Sehat, E-Hospital, Banyuwangi Cyber Village, Lahir Procot Pulang Bawa Akta dan program inovatif lainnya. Penulis akan fokus dalam menjelaskan program yang terakhir yaitu Lahir Procot Pulang Bawa Akta. Program ini pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2015 sebagai salah satu inovasi pelayanan publik terbaik di Indonesia. Terhitung sejak tahun 2013 sampai 2015 sudah 15.675 lembar akta kelahiran yang diterbitkan oleh pemerintah melalui program ini. Program ini lahir atas keprihatinan Azwar Anas karena banyaknya anak di Banyuwangi yang tidak memiliki akta kelahiran. Dan setelah seorang anak lahir tidak langsung otomatis mendapatkan akta kelahiran. Padahal akta kelahiran adalah dokumen dasar yang akan menjadi landasan didapatkannya hak sebagai warga negara.

Kata kunci: inovasi, reformasi birokrasi, akta kelahiran, lahir procot bawa akta

 Abstract

Many innovative programs are born during the leadership of Abdullah Azwar Anas as Head of Banyuwangi Regent Government of East Java, such as the tagline sunrise of java, triangle diamond, Banyuwangi Festival, Healthy Jamban, E-Hospital, Banyuwangi Cyber Village, Born Procot Returning Carry Deed and other innovative programs. The author will focus in explaining the last program that is Born Procot Returning Bring the Deed. The program was awarded by the Ministry of Administrative and Bureaucracy Reform in 2015 as one of the best public service innovations in Indonesia. From 2013 to 2015, about 15,675 birth certificates have been issued by the government through this program. This program was born of concern Azwar Anas because many children in Banyuwangi who do not have birth certificate. And after a child is born indirectly automatically get a birth certificate. Whereas the birth certificate is the basic document that will be the basis of the acquisition of the right as a citizen.

 Keywords: innovation, bureaucratic reform, birth certificate, birth procot bring deed

I.                    PENDAHULUAN

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang terletak di paling ujung timur pulau Jawa Provinsi Jawa Timur. Daerah ini merupakan wilayah paling luas di Provinsi Jawa Timur. Hal ini bisa menjadi kelebihan dan kekurangan bagi pemerintah daerah. Kelebihannya adalah potensi sumber daya alam yang luar biasa. Sedangkan kekurangannya adalah luasnya wilayah menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang baik, optimal serta merata bagi seluruh penduduknya. Pemerintah daerah secara tidak langsung dituntut untuk lebih inovatif dalam memberikan pelayanan publik untuk mengatasi kendala-kendala luasnya wilayah yang harus dikelola.

Otonomi daerah telah menumbuhkan semangat kompetisi antar daerah untuk dapat menjadi daerah yang lebih baik. Bagi dari segi pelayanan, kenyamanan, keamanan, ketertiban dan daya saing investasi. Inovasi merupakan salah satu jalan untuk memaksimalkan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan salah satu indikatornya adalah berbagai program yang inovatif. Program inovatif ini tidak jarang lahir dari seorang pemimpin yang memiliki kepekaaan terhadap permasalahan-permasalahan rakyatnya, bukan sekedar pencitraan untuk mendapatkan sorotan untuk memenuhi hasrat berkuasa.

Kabupaten Banyuwangi kini menjadi sorotan publik atas prestasi dan kemajuannya yang cukup pesat. Hal ini tentunya juga atas dasar kepiawaian kepala daerah. Abdullah Azwar Anas mulai memimpin Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010. Banyak program inovatif yang dilahirkan pada masa kepemimpinannya seperti tagline sunrise of java, triangle diamond, Banyuwangi Festival, Jamban Sehat, E-Hospital, Banyuwangi Cyber Village, Lahir Procot Pulang Bawa Akta dan program inovatif lain guna meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih layak.

Program Lahir Procot Pulang Bawa Akta merupakan program yang pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2015 sebagai salah satu inovasi pelayanan publik terbaik di Indonesia. Terhitung sejak tahun 2013 sampai 2015 sudah 15.675 lembar akta kelahiran yang diterbitkan oleh pemerintah melalui program ini. Program ini lahir atas keprihatinan Abdullah Azwar Anas karena banyak anak di Banyuwangi yang tidak memiliki akta kelahiran setelah anak lahir. Padahal akta kelahiran adalah dokumen dasar yang akan menjadi landasan untuk mendapatkan hak sebagai warga negara. Program Lahir Procot Pulang Bawa Akta salah satu langkah pendorong reformasi birokrasi. Birokrasi harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan cepat, sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian diruuskan sbb: “Bagaimana Inovasi Kultural pada program Lahir Procot Pulang Bawa Akta di Kabupaten Banyuwangi?

II.                    METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan kemudian dilanjutkan dengan pemecahan masalah (Widi (2010). Jadi metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan Program Lahir Procot Pulang Bawa Akta tanpa menggunakan ukuran-ukuran kuantitas secara sistematis dan tidak berusaha membuat generalisasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu: a. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yang dilakukan secara mengalir seperti percakapan sehari-hari tetapi disesuaikan dengan keadaan informan. b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang umum dikenal dengan pengamatan langsung. c. Studi pustaka, dimaksudkan untuk memperoleh berbagai referensi atau dokumen yang relevan dengan penelitian. Beberapa dokumen itu diantaranya; dokumen administrasi Kabupaten Banyuwangi, situs resmi pemerintah daerah dan provinsi JawaTimur dan buku-buku yang terkait inovasi daerah

Data penelitian dianalisis melalui empat tahapan sesuai dengan pendapat Sutopo (2002) yaitu: Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Reduksi data, data yang telah terkumpul kemudian diseleksi, difokuskan dan diabstraksi. Data yang relevan dengan penelitian dan memisahkan data yang tidak relevan. Proses ini penting sehingga penulis dapat menarik simpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. Data ditampilkan secara sistematis sesuai alur pikir yang telah dibuat dan konsisten berdasarkan rumusan masalah. Penyajian data dimulai dari awal mula munculnya inovasi di Kabupaten Banyuwangi, faktor-faktor yang memperngaruhi inovasi, dan dampak inovasi bagi masyarakat. Tahap berikutnya penarikan simpulan dan verifikasi. Setelah penyajian data, dilakukan intepretasi, dianalisis menggunakan kerangka teoritis dan hasil observasi langsung penulis kemudian menarik sebuah kesimpulan. Proses verifikasi dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi sehingga simpulan data dipertanggungjawabkan dan data yang ditampilkan lebih valid.

III.                  HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Kabupaten Banyuwangi

Topografi Banyuwangi yang unik didukung oleh kekuatan karakter masyarakat multikultur. Ada tiga elemen masyarakat yang secara dominan membentuk stereotype karakter Banyuwangi yaitu Jawa Mataraman, Madura – Pandalungan (Tapal Kuda) dan Using. Masyarakat Banyuwangi dikenal sangat terbuka terhadap pengaruh dari luar dan teradaptasi terhadap pergaulan multi etnis. Hal ini menyebabkan dalam perkembangannya hingga saat ini penduduk Banyuwangi terdiri atas berbagai etnis dan berbagai ragam kelompok masyarakat dari berbagai daerah. Tipologi etnis yang berkembang di Kabupaten Banyuwangi antara lain Etnis Madura, Melayu, Cina, Arab, Bali, Jawa dan Using. Suku Using adalah penduduk asli Banyuwangi dan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Suku Using merupakan perpaduan budaya dan tradisi yang ada di Banyuwangi.

Persebaran tiga entitas ini bisa ditelisik dengan karakter wilayah secara geografis yaitu Jawa Mataraman lebih banyak mendominasi daerah pegunungan yang banyak hutan seperti wilayah Tegaldlimo, Purwoharjo, Bangorejo dan Tegalsari. Sedangkan masyarakat Madura lebih dominan di daerah gersang dan berdekatan dengan pantai karena mata pencaharian utama adalah nelayan dan petani seperti di Kecamatan Wongsorjo, sebagian kecil di Kecamatan Kalipuro, Glenmore dan Muncar. Sementara masyarakat Using sendiri dominan di wilayah subur di sekitar Banyuwangi kota, Giri, Glagah, Kabat, Rogojampi, Songgon, Singojuruh, Cluring dan Genteng.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa tempat pelayanan kesehatan dan rumah sakit. Rumah sakit yang ada antara lain: RSUD Blambangan, RSUD Genteng, Rumah Sakit Islam, RSI Fatimah, RSU Al Huda dan lain-lainnnya. Selain Rumah sakit juga tersedia fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat/Puskesmas yang ada disetiap kecamatan. Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Banyuwangi seperti yang terlihat pada tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 2009

No. Fasilitas Kesehatan Jumlah
1. Rumah Sakit Umum 2
2. Rumah Sakit Swasta 9
3. Puskesmas 45
4. Puskesmas Pembantu 100
5. Puskesmas Keliling 30

Sumber: Banyuwangi Dalam Angka 2010

2. Kultur Pelayanan Birokrasi di Daerah

Otonomi daerah secara tidak langsung menuntut pemerintah untuk lebih bekerja secara efektif dan optimal dalam menjalankan roda pemerintahan baik di pusat dan maupun di daerah. Dengan adanya otonomi daerah pada era demokrasi konseptualiasi makna dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat semakin menonjol, termasuk dalam memperoleh pelayanan publik dari pemerintah.

Pada sistem otonomi daerah kini, seluruh jajaran perangkat daerah merupakan bagian yang saling berkesinambungan dan harus bekerjasama unutuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Pentingnya reformasi birokrasi juga menitikberatkan pada usaha minimalisir adanya ego sektoral dari masing – masing SKPD, semua harus mau bekerja secara bersama dan saling membantu.

Implementasi program lahir procot pulang bawa akta ini melibatkan berbagai sektor untuk dapat bekerja secara bersama untuk melakukan pelayanan yang cepat dan gratis ini. Terdapat 45 puskesmas, 2 Rumah Sakit Umum Daerah, serta 5 Rumah Sakit milik Swasta yang telah menyanggupi untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Setelah kesanggupan pelayanan dari tenaga medis, maka selanjutnya Dinas kependudukan dan catatan sipil derta Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi menjadi SKPD yang pasti terlibat dalam program ini. Untuk akomodasi pelayanan pengantaran, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan PT POS yang terdapat di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dengan banyaknya sektor yang terlibat, secara tidak langsung menuntut setiap sektor untuk bekerjasama satu sama lain memberikan pelayanan yang cepat dan gratis dalam pembuatan akte kelahiran anak. Hal seperti ini akan menghilangkan kultur atau budaya ego sektoral yang kerap terjadi di instansi pemerintahan daerah.

3. Inovasi Program

Program “Lahir Procot Pulang Bawa Akta” lahir melalui beberapa proses. Pertama, adanya kewenangan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan untuk urusan rumah tangga daerah yang dimanfaatkan Bupati Banyuwangi untuk mengoptimalkan pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Pada tahun 2013 pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/558/KEP/429.011/2013 tentang Penetapan quick wins. Penetapan quick wins reformasi birokrasi bertujuan untuk memperbaiki sistem dan mekanisme kerja serta bagian utama dari peran, tugas, fungsi dan karakteristik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara cepat oleh masyarakat. Dengan adanya kebijakan bupati ini, diharapkan birokrasi dapat bekerja secara cepat tanggap dalam melakukakan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga tak ada lagi sikap aparat birokrasi menggunakan prinsip “kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah” pada jajaran pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

Komitmen pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penetapan quick wins reformasi birokrasi ini secara tidak langsung meminimalisir bahkan menghentikan ego sektoral pada jajaran SKPD Kabupaten Banyuwangi. Adapun jajaran SKPD yang menjadi target atau sasaran sebagai unsur pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng.

Quick wins reformasi birokrasi selanjutnya melahirkan program inovasi yang sering disebut dengan Lahir Procot Pulang Bawa Akta (LPPBA). Lahir Procot Pulang Bawa Akta merupakan program inovasi berbasis IT dimana dalam program tersebut dimaksudkan bahwa setiap bayi yang baru saja lahir, pada saatnya dibawa pulang kerumah bayi tersebut sudah memiliki akta kelahiran. Program ini muncul atas dasar keprihatinan Abdullah Azwar Anas saat menegrathui fenomena banyaknya anak yang belum mendapatkan akta kelahiran di Kabupaten Banyuwangi.

Akta kelahiran merupakan dokumen dasar yang akan menjadi landasan untuk mendapatkan hak sebagai warga negara, namun faktanya yang umum terjadi di lapangan bahwa seorang anak baru lahir tidak langsung otomatis mendapatkan akta kelahiran. Perlindungan anak telah diatur pada UU 23 tahun 2002, seerta dalam UUD 1945 kapasitas seorang anak yang lahir telah diatur jelas dalam pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan adanya Program Inovasi Lahir procot pulang bawa akta maka seorang anak lahir akan langsung otomatis mendapatkan akta kelahiran ketika orang tua telah melengkapi atau menyiapkan persyaratannya.

Bayi yang lahir di puskesmas ataupun di Rumah Sakit Daerah maupun Swasta yang telah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, orang tua dihimbau untuk mempersiapkan segala keperluan administrasi seperti Buku Nikah atau akta kawin, KTP orang tua bayi, menyiapkan nama bayi. Ketika bayi sudah lahir maka puskesmas atau rumah sakit dimana bayi dilahirkan akan melengkapi berkas tersebut dan menscan untuk selanjutnya data dikirimkan ke dinas pendudukan dan catatan sipil secara online.

Setelah data masuk ke sistem dispendukcapil Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya masing-masing bagian yang telah diberikan tanggung jawab untuk mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga akan segera memproses pada hari itu juga dan dapat segera terbit. Setelah proses pembuatan KK dan Akta kelahiran selesai diproses oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, selanjutnya KK dan Akta Kelahiran tersebut akan dikirim ke Puskesmas dan Rumah sakit dimana bayi dilahirkan melalui jasa pos untuk selanjutnya dapat dibawa pulang oleh pemilik akta kelahiran.

lahir procot pulang bawa akta

Sumber: http://dispendukcapil.banyuwangikab.go.id

Hubungan kerjasama kelembagaan yang baik sangat dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan program yang melibatkan banyak sektor ini. Kesadaran atas keutamaan pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat sangat penting ditanamkan kepada aparatur utamanya yang bertugas secara teknis di lapangan. Program lahir procot pulang bawa akta ini memberikan pengaruh dan kesadaran tentang sistem birokrasi yang saling terkait satu sama lain. Sampai dengan bulan Desember 2014 akta kelahiran secara Online telah mampu menjaring 10.633 akta kelahiran yang terdiri dari pelayanan Online lewat puskesmas dan Rumah Sakit sebanyak 7.482 akta kelahiran dan yang melalui Kecamatan sebanyak 3.151 akta. Sedangkan pada bulan Januari hingga Februari tahun 2015, pelayanan online telah mencapai 5.684 akta. Capaian tersebut tentunya dapat menunjukkan akan keseriusan dalam menjalankan program ini serta keseriusan setiap sektor yang terlibat untuk bekerjasama dengan baik dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaan program ini, masyarakat tidak dipungut biaya karena program ini menggunakan dana APBD.

Kedua, luasnya wilayah yang menjadi kawasan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi tentunya akan didominasi oleh masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai budaya dan unsur adat tradisional yang dimiliki. Hal seperti ini tentunya merupakan tantangan bagi pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan yang dibuat. Dengan adanya berbagai program inovasi yang di inisiasi oleh Abdullah Azwar Anas sebagai kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tentang pelayanan terhadap masyarakat, membuat masyarakat menjadi kagum akan sosok pemimpin daerahnya serta menjadikan Abdullah Azwar Anas memiliki legitimasi yang cukup tinggi dari masyarakat yang telah dipimpinnya. Berbagai inovasi dan prestasi yang dimiliki oleh Bupati Banyuwangi ini menumbuhkan ketertarikan tersendiri bagi media massa untuk menyorot setiap pergerakan yang dilakukan oleh kepala daerah dengan tagline sunrise of java ini. Banyak penghargaan pula yang didapat dari media massa atas kinerja dan inovasinya selama ini.

Media sangat berperan dalam keberlangsungan suatu program yang dijalankan, dengan adanya bantuan media dalam memperkenalkan suatu program, maka akan semakin cepat program tersebut dikenal oleh masyarakat. Jika kata kunci Lahir Procot Pulang Bawa Akta ditulis dalam mesin pencari google, maka akan muncul 1.150 hasil pencarian yang terdiri atas berbagai berita atau artikel yang memuat tentang program ini. Hal ini menunjukkan bahwa media sangat berperan dan bergerak cepat dalam memperkenalkan suatu produk sehingga program inovasi dapat dikenal khalayak umum sehingga mempermudah proses sosialisasi atas jalannya suatu program.

Ketiga, dalam membuat program inovasi, sudah seharusnya suatu program dibuat unutuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Program Inovasi pelayanan publik Lahir Procot Pulang Bawa Akta merupakan suatu program yang diinisiasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mengatasi permasalahan atas sulitnya atau lamanya proses pembuatan akta kelahiran. Adanya landasan dasar untuk kepentingan rakyat dalam pembuatan program ini, maka program ini dapat diterima dengan baik bahkan antusias oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi, sehingga dalam implementasinya tidak menemukan banyak kendala. Masyarakatpun menyambut secara antusias program ini. Banyaknya inovasi yang lahir di Kabupaten Banyuwangi memberikan citra baru bagi daerah ini yaitu kota inovatif. Banyuwangi berhasil menonjolkan dirinya melalui pelayanan publik. Berbagai program inovatif yang dilaksanakan Kabupaten Banyuwangi membuat daerah ini mampu bersaing dengan daerah inovatif lainnya seperti Kota Bandung, Kabupaten Banteng, Kota Solo.

Citra positif ini tentu saja menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk semakin dikenal secara nasional maupun internasional. Modal yang sudah didapatkan menjadi motivasi untuk mempertahankan prestasi dan menjalankannya secara konsisten. Kepala daerah perlu membangun sistem untuk mempertahankan pelayanan publik yang baik. Sehingga pada saatnya nanti kepala daerah turun jabatan, pelayanan publik tidak kembali kendur.

Dampak lainnya dari aset merek ini adalah munculnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap daerah. Dalam banyak momen penulis menemukan betapa masyarakat Banyuwangi bangga akan daerahnya. Masyarakat dengan lancarnya menjelaskan berbagai inovasi di daerah mereka. Apalagi program lahir procot pulang bawa akta bukanlah satu-satunya program inovatif di daerah ini. Masyarakat yang bangga adalah masyarakat yang bahagia. Masyarakat yang bahagia akan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sejahtera. Sehingga tujuan dan cita-cita luhur bangsa ini dalam alinea kedua pembukaan UUD 1945 “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” dapat terwujud.

IV. PENUTUP

1. Simpulan

Pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah diikuti dengan adanya pelimpahan kepercayaan terhadap pemerintah daerah untuk dapat mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Adanya otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan di daerahnya guna pencapaian kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat dan efektif.

Program lahir procot pulang bawa akta, diharapkan dapat mendorong birokrasi bekerja lebih cepat dan tanggap dalam melakukakan pelayanan terhadap masyarakat, tak ada lagi moto birokrasi “kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah”. Program ini terbukti direpon positif oleh masyarakat dan memberikan dampak positif baik secara administrative, kultural maupun citra.

Hubungan kerjasama kelembagaan yang baik sangat dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan program yang melibatkan banyak sektor ini. Kesadaran atas keutamaan pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat sangat penting ditanamkan kepada aparatur utamanya yang bertugas secara teknis dilapangan. Program lahir procot pulang bawa akta ini memberikan pengaruh dan kesadaran tentang sistem birokrasi yang saling terkait satu sama lain. Pemerintah daerah harus dapat membaca apa yang sedang menjadi kebutuhan paling mendesak pada daerahnya dan selanjutnta membuat program yang inovatif untuk menjawab dan memecahkan permasalahan yang ada di daerahnya dengan memanfaatkan segala potensi yang telah dimiliki.

2. Saran

Program inovasi pelayanan publik Lahir Ceprot Pulang Bawa Akta telah berjalan cukup baik, beberapa saran yang ingin penulis sampaikan untuk pengoptimalan program sebagai berikut : Pertama, sumber daya manusia merupakan salah satu kendala dari keberlangsungan program ini. Perlu adanya pengoptimalan pada sektor SDM guna meningkatkan mutu kerja pada masing-masing SKPD yang terkait dengan program ini. Pemenuhan sumber daya manusia yang dimaksud adalah dengan melakukan perekrutan aparatur yang sesuai dengan bidang keahliannya, misalkan dalam hal IT untuk petrugas teknis dibagian sistem online program ini. Kedua, Sosialisasi dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keselamatan dalam proses persalinan. Dengan menjanjikan adanya pembuatan akte kelahiran langsung jadi dapat digunakan sebagai cara menarik perhatian masyarakat agar melakukan proses persalinan di Rumah Sakit atau Puskesmas. Ketiga, perlu dibentuknya tim pengawasan program baik pengawasan pelaksanaan pelayanan juga pengawasan pemerataan program apakah sudah menyentuh masyarakat di daerah pinggiran Kabupaten Banyuwangi.

Daftar pustaka

Dwiyanto, Agus 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Keputusan_Bupati Banyuwangi No. 188/558/Kep/429.011/2013 tentang_ Penetapan _Quick_Wins_Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Nurmandi, Ahmad dan Umar Priyono. 2006:Implementasi Knowledge Management Pada Organisasi Publik. Yogyakarta. Sinergi Publishing.

Sedarmayanti. 2010. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama

Syafii, Inu Kencana. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung: Refika Aditama

Wasesa, Silih Agung. 2011. Political Branding dan Public Relations. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Widi, Restu Kartiko (2010). Asas Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu

Web: http://dispendukcapil.banyuwangikab.go.id/page/news/pendaftaran-akta-kelahiran-secara-on-line diakses pada hari Senin 24 Oktober 2016 pukul 22.43.

Source: Lahir Procot Pulang Bawa Akta